Pengelolaan dan digitalisasi perbendaharaan negara

Buku ini memuat materi perbendaharaan negara terkait manajemen aset pemerintah, pengelolaan badan layanan umum, pelaporan dan pertanggungjawaban, manajemen risiko pengelolaan keuangan negara, sistem pengendalian internal pemerintah, dan digitalisasi perbendaharaan, misalnya aplikasi SAKTI dan Digipay. Berbagai peraturan dan perkembangan terbaru telah disesuaikan dengan kondisi terkini khususnya…

Ilmu Negara

Edisi

Edisi 1, Cetakan 2

ISBN/ISSN

978-623-231-559-4

Deskripsi Fisik

x, 232 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 AST i

Hukum tata negara: beberapa lembaga negara dan sistem dalam pemerintahan

Edisi

1 cet.1

ISBN/ISSN

978-623-08-0366-6

Deskripsi Fisik

x, 236 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 MAN h

perbandingan hukum tata negara

Edisi

cetakan 1

ISBN/ISSN

978-623-391-135-0

Deskripsi Fisik

xii, 316 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 BUA p

Legal issues pada peradilan tata usaha negara pasca-reformasi: Hukum acara da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-218-117-5

Deskripsi Fisik

xviii+262 hlm.:ill.;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SUD i

Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia kontemporer

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-979-16092-0-3

Deskripsi Fisik

x, 530 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 ASS k

Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi

Edisi

Edisi. 1, Cetakan 7

ISBN/ISSN

978-979-769-757-0

Deskripsi Fisik

xii, 202 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323.6 JUL p

Ilmu negara

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

978-602-425-057-7

Deskripsi Fisik

xii, 130 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 SAT i

Kedaulatan rakyat menurut sistem ketatanegaraan Indonesia: Gagasan dan implem…

Edisi

Cetakan Desember 2020

ISBN/ISSN

978-602-7842-87-8

Deskripsi Fisik

x, 293 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 YUH k

Hukum tata negara Indonesia

Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi. Jenis-jenis sanksi adalah: Sanksi politik, yang penegakannya dilakukan melalui badan-badan perwakilan dan prosesnya merupakan proses politik dan Sanksi hukum, yang penegakannya dilakukan melalui lembaga penegak hukum, dan prosesnya merupakan proses hukum atau melalui pengadilan…